Sekretaris PA Blambangan Umpu Ikuti Webinar KPA
Sekretaris PA Blambangan Umpu Ikuti Webinar KPA Blambangan Umpu – Sekretaris Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Fadli Akuntanto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ikuti kegiatan pelatihan…
TOPIK TERBARU
-
Sekretaris PA Blambangan Umpu Ikuti Sosialisasi Aplikasi e-Monev Bappenas Generasi 4 -
Wujudkan Efisiensi Kinerja Birokrasi, Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kembali Menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja -
Pengadilan Agama Blambangan Umpu Semarakan HUT Way Kanan Ke-27 -
IKAHI Way Kanan Semarakan Perayaan Puncak HUT IKAHI Ke-73 -
PODIUM, Tayangan Podcast Perdana PA Blambangan Umpu
Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri
Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri Oleh: M. Khusnul KhuluqHakim PA Sungai Penuh (PTA Jambi) Dalam perjalanan menuju kekuasaan kehakiman yangmandiri di Indonesia, dinamika Gerakan Reformasi…
Pengumuman Panggilan Ikrar Talak Perkara Ghaib (Nomor: 764/Pdt.G/2025/PA.Bbu; Sulistiani binti…
Pengumuman Panggilan Ikrar Talak Nomor: 764/Pdt.G/2025/PA.Bbu dengan keterangan sebagai berikut:– Perkara Ghaib, yang alamat Tergugat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia.
-
Pengumuman Panggilan Ikrar Talak Perkara Ghaib (Nomor: 764/Pdt.G/2025/PA.Bbu; Sulistiani binti Sukamto)
-
Pemberitahuan Putusan Sidang Perkara Ghaib (Nomor: 808/Pdt.G/2025/PA.Bbu; Setiyo Wibowo bin Sucipto)
-
Pemberitahuan Putusan Sidang Perkara Ghaib (Nomor: 801/Pdt.G/2025/PA.Bbu; Sudiro bin Sugeng)
-
Pengumuman Panggilan Ikrar Talak Perkara Ghaib (Nomor: 773/Pdt.G/2025/PA.Bbu; Dewi Purnama Sari binti Mugi Yono)
-
Pemberitahuan Putusan Sidang Perkara Ghaib (Nomor: 798/Pdt.G/2025/PA.Bbu; M. Haris alias Aris bin Abdurrahman alias Aminudin)
Daftar Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Prosedur
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta...
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
e-Filing || e-Payment || e-Summons
Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Zona Integritas:
Aplikasi Pendukung
