Ekspos Hasil Pengawasan serta Pembinaan oleh PTA Bandar Lampung
Ekspos Hasil Pengawasan serta Pembinaan oleh PTA Bandar Lampung Blambangan Umpu – Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Uswatun Hasanah, membuka secara resmi eskpos hasil pengawasan…
TOPIK TERBARU
-
Pengawasan PTA Bandar Lampung pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu -
Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Hadiri Pelepasan Jemaah Haji Kabupaten Way Kanan -
Sekretaris PA Blambangan Umpu Ikuti Webinar KPA -
Puncak Peringatan Hari Jadi Kabupaten Way Kanan Ke-27 -
Mendongkrak Keberhasilan Mediasi, Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Lakukan Diskusi Bersama para Hakim
Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri
Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri Oleh: M. Khusnul KhuluqHakim PA Sungai Penuh (PTA Jambi) Dalam perjalanan menuju kekuasaan kehakiman yangmandiri di Indonesia, dinamika Gerakan Reformasi…
Pemberitahuan Putusan Sidang Perkara Ghaib (Nomor: 1/Pdt.G/2026/PA.Bbu; Saepudin bin Tohir)
Pemberitahuan Putusan Sidang Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2026/PA.Bbu dengan keterangan sebagai berikut:– Perkara Ghaib, yang alamat Tergugat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia.
-
Pemberitahuan Putusan Sidang Perkara Ghaib (Nomor: 844/Pdt.G/2025/PA.Bbu; Sugeng Susanto bin Daryono)
-
Pemberitahuan Putusan Sidang Perkara Ghaib (Nomor: 797/Pdt.G/2025/PA.Bbu; Ahmad Aliman bin Amprih)
-
Pemberitahuan Putusan Sidang Perkara Ghaib (Nomor: 803/Pdt.G/2025/PA.Bbu; Tursimin bin Sukijan)
-
Pemberitahuan Putusan Sidang Perkara Ghaib (Nomor: 795/Pdt.G/2025/PA.Bbu; Saipul Amin bin Mustofa)
-
Panggilan Ikrar Talak Perkara Ghaib (Nomor: 769/Pdt.G/2025/PA.Bbu; Erwin Fitriawati binti Sulistianto)
Daftar Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Prosedur
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta...
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
e-Filing || e-Payment || e-Summons
Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Zona Integritas:
Aplikasi Pendukung
