Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Blambangan Umpu bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan.Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.
Tausiyah Lainnya
- Meneguhkan Kekuatan Salinan Putusan Elektronik Sebagai Dokumen Yang Sah | (25/05/21)
- Dispensasi Kawin Menjelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan | (25/05/21)
- Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia | Oleh : Al Fitri Johar, S.Ag., S.H., M.H.I. | (15/01/19)
- Menyamakan Persepsi Implementasi APM Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.Oleh : Arief Hidayat | (27/11/18)
- Upaya Setelah SAPM Edisi Pertama Tahun 2018 | Oleh Arief Hidayat | (10/07/18)
Inovasi Loker Berkah Pengadilan Agama Blambangan Umpu
Views: 0
Inovasi Loker Berkah Pengadilan Agama Blambangan Umpu
Views: 0
K3 PA Blambangan Umpu
Views: 0
Audio Layanan PTSP Pengadilan Agama Blambangan Umpu
Views: 0
Ruang Mediasi Pengadilan Agama Blambangan Umpu
Views: 0
Pisah sambut Panitera Pengadilan Agma Blambangan Umpu. Periode 2019-2021.
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
- Pendaftaran || e-Court
- Varia Peradilan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta...
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
e-Filing || e-Payment || e-Summons
Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
APLIKASI - APLIKASI PENDUKUNG PENGADILAN
