Penyuluhan Hukum Online di RRI Way Kanan Cetak
Ditulis oleh Irfan Junial   

Hakim PA Blambangan Umpu Nara Sumber Penyuluhan Hukum Online di RRI Way Kanan

Blambangan Umpu ?17/07/2018

Pemerintah Kabupaten Way Kanan kembali Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Melalui Media Elektronik melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Way Kanan pada hari Selasa, 17 Juli 2018, pukul 10.00 WIB s/d 11.00 WIB. Pelaksanaan yang bertempat di Gedung RRI Way Kanan tersebut, menurut Teddy Hariyanto dapat dinikmati masyarakat Kabupaten Way Kanan pada frekuensi 103.7Mhz.

Tema penuluhunan hukum melalui RRI sesi kali ini mengangkat materi tentang “Pentingnya Akta Nikah Untuk Melindungi Hak-Hak Anak Serta Akibat Pernikahan Tanpa Akta Nikah”. Sementara yang menjadi nara sumber tunggalnya disampaikan oleh Al Fitri, S. Ag., S.H., M.H.I, Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Blambangan Umpu.

Mengawali materi yang mengudara di frekuensi 103.7Mhz, nara sumber menyampaikan tentang syarat pernikahan dapat dikomponenkan menjadi dua : Pertama syarat berdasarkan reraturan syara’, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya pernikahan. Peraturan tersebut merupakan peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam sebagaimana yang diformulasikan dalam kitab-kitab fiqih imam mazahab yang pada dasarnya adanya ijab dan qabul yang diucapkan dalam majelis yang sama, dihadiri oleh dua orang saksi yang baligh, berakal dan mendengar sendiri lafaz ijab dan qabul. Ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur ini telah sempurna, maka secara hukum syarak’ telah dianggap sah sehingga layaknya suami-isteri dan anak dianggap sebagai anak sah.

Syarat yang kedua yaitu “peraturan yang bersifat tawsiqy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dalam Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif adanya peraturan yang mengharuskan agar pernikahan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kegunaannya agar lembaga perkawinan dapat dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Namun tanpa memenuhi ini menurut fuqahak nikahnya tetap dianggap sah, apabila telah melengkapi syarat dan rukun seperti yang diatur oleh syariat Islam”, kata nara sumber.

Selanjutnya ‘pengaruh pemahaman fiqih tersebut antara syarat syar’i dan syarat tawsiqy sudah terlihat dalam spektrum perjalanan sejarah Hukum Islam dalam memahami persoalan nikah tanpa adanya pencatatan semenjak peraturan itu dipositifisme oleh sebuah lembaga legislatif suatu negara. Dalam berbagai literatur fiqih selalu ditemukan ungkapan yang mengatakan: “sah menurut agama, tidak sah menurut hukum negara”.

“Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi segenap harkat dan martabat kesucian perkawinan itu sendiri (misaq al-galidhan) dan terlebih lagi untuk perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah, masing-masing suami-isteri mendapatkan kutipan akta nikah, jika terjadi perselisihan atau percecokkan yang tajam (syiqaq) di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggungjawab (wanprestasi), maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna untuk memulihkan, mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta itu, suami isteri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang mereka lakukan,” imbuh nara sumber.

Yang terpenting perlu dingat kata nara sumber bahwa “jika suatu peristiwa perkawinan seseorang tidak mempunyai kekuatan secara yuridis karena tidak dianggap sebagai suatu perbuatan hukum tentunya akan membawa konsekuensi tersendiri dalam eksistenti perkawinan tersebut bahkan juga akan menyentuh ranah kedudukan keperdataan baik harta benda maupun terhadap pihak lain dalam hal ini anak keturunan. Kejelasan status perkawinan suami-isteri melalui bukti autentik tentang perkawinan mereka, menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak. Status anak yang lahir dari nikah tanpa akta nikah, termasuk dalam kategori anak yang bermasalah karena lahir dari perkawinan yang bermasalah. Jika anak tidak dapat dibuktikan berlangsunglah pernikahan yang bermasalah, bertaburlah di dalam masyarakat anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah, bahkan anak yang dilahirkan dari pernikahan tanpa akta nikah tersebut rentan dengan kekerasan, kemiskinan yang terus menderita, kurang memperoleh kasih-sayang yang utuh dari bapak-ibu.”

Di akhir sesi materi, nara sumber memberi kesimpulan pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk mencampuri urusan agama masyarakat. Sebab, pencatatan sejatinya merupakan kewajiban negara dengan tujuan memproteksi warga. Pencatatan ditujukan kepada semua warga negara tanpa melihat agamanya. Dokumen HAM internasional menggariskan kewajiban negara mencatat seluruh peristiwa vital dalam kehidupan warga, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Itulah yang disebut catatan sipil. Semakin maju dan modern sebuah negara semakin tertib dan rapi catatan sipilnya.

Ke depannya pencatatan perlu dijadikan salah satu rukun sehingga menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, demi kemaslahatan manusia. Sebab, perkawinan yang tidak tercatatkan berdampak sangat merugikan bagi isteri dan ketidakjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan bisa jadi anak tidak berhak atas nafkah, warisan, biaya kehidupan dan pendidikan dari ayahnya.