logo mahkamah agung website ramah difable

Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu ... Telusuri Perkara
Kata Pengantar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Puji syukur kita panjatkan kehadirat kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga dengan karuniaNya Pengadilan Agama bisa mewujudkan cita-citanya untk launching Website Resmi Pengadilan Agama dengan alamat www.pa-blambanganumpu.go.id. Kami berharap semoga dengan adanya website ini bisa memberi dampak positif di masyarakat untuk memberikan akses bagi para pencari keadilan... Lebih lanjut
Cara Mudah Telusuri Perkara Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.2.0), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara
Small Claim Court ( Acara Gugatan Sederhana ) Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.
Pelayanan Online pada Mahkamah Agung Informasi publik pada Mahkamah Agung RI yang dapat diakses secara online, seperti : Info Perkara, Direktori Putusan, SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara), SIADPA ( Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama), SIADTUN (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara), SIADMIL (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Militer), serta sistem pengaduan pada Bagian Pengawasan, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi lebih baik, mudah, murah, cepat dan efisien.

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung RI

Berita Terkini

Hakim PA Blambangan Umpu Jadi Nara Sumber Penyuluhan Hukum Terpadu Pemkab Way Kanan Cetak
Ditulis oleh Desi Sartika Iskandar   

Hakim PA Blambangan Umpu Jadi Nara Sumber Penyuluhan Hukum Terpadu Pemkab Way Kanan

alt

Blambangan Umpu, 12│10│2017.

Penyuluhan hukum terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan, berlangsung pada hari kamis (12/10/2017) bertempat di Aula Kecamatan Way Tuba. Hadir dalam penyuluhuan hukum tersebut Camat Way Tuba, Polsek, Danramil serta Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung se Kecamatan Way Tuba.

Pelaksanaan penyuluhan hukum terpadu merupakan yang perdana di tahun 2017. Kemudian akan disusul dengan tahap berikutnya di beberapa kecamatan di Kabupaten Way Kanan.

Penyluhan hukum terpadu dibuka oleh Camat Way Tuba mewakili Bupati Way Kanan. Dalam amanatnya Bupati Way Kanan menitik beratkan pengarahannya pada aspek perlunya menciptakan masyarakat sadar hukum di wilayah Way Kanan.

Penyuluhan hukum dilanjutkan dengan pemaparan materi dari nara sumber. Diantara nara sumber yang hadir Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang menyampaikan materi di bidang Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia dan Polres Way Kanan tentang Tertib Berlalu Lintas di Jalan Raya.

Mengawali makalahnya, Al Fitri (Hakim PA Blambangan Umpu) menyampaikan, “Sejarah Peradilan Agama di Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman telah cukup memakan waktu yang sangat panjang, sepanjang agama Islam itu sendiri eksis di Indonesia.”

Selanjutnya, beliau mengatakan, ” PA keberadaannya telah ada sejak Islam masuk ke RI, mengalami dinamika kesejarahan yang berbeda dengan peradilan lainnya, semenjak zaman Belanda mengalami pasang surut bahkan kekuasaannya selalu dikerdilkan, bahkan sampai sebelum era reformasi.”

Hakim PA Blambangan Umpu juga menyatakan “Era reformasi eksistensi PA penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diperkokoh, setara dan sejajar dengan peradilan lainnya yang berbeda hanya dalam kompetensi absolut  dan PA dalam sistem kenegaraan Indonesia dijamin keberadaannya dalam Pasal 24 UUD 1945 amandemen keempat.”

Kemudian ungkapnya, “bahwa    tugas pokok Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara voluntair. Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.”

“Tugas pokok PA tersebut di bidang perkawinan, waris Wasiat; Hibah; Adopsi Anak; Wakaf; Zakat; Shadaqah; Infaq dan Ekonomi Syariah yaitu Bank syari’ah, Asuransi syari’ah, Reasuransi syari’ah, Reksadana syari’ah’, Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, Sekuritas syari’ah, Pembiayaan syari’ah, Pegadaian syari’ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan Bisnis syari’ah,” pungkasnya.

Kemudian menurutnya “kewenangan yang lain yang diberikan UU yaitu pelaksanaan  putusan  perkara  ekonomi  syariah,  hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad  syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. pelaksanaan putusan arbitrase  syariah  dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dan Sengketa Hak Milik serta Isbat Kesaksian Hilal.”

Mengakhiri makalahnya beliau mengatakan, “bahwa apabila terjadi sengketa terhadap perkara tersebut, maka PA bewenang mengadili tersebut.”

(alf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas