Cetak
PENANDATANGANAN MAKLUMAT TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Ditulis oleh Desi Sartika Iskandar

PENANDATANGANAN MAKLUMAT TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

alt

Blambangan Umpu | Selasa (10/10/2017) Pengadilan Agama Blambangan Umpu  menyelenggarakan sosialisasi tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim , Aparatur Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya sesuai dengan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017.

Sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Bapak Drs. Aminuddin. selaku Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan di dampingi oleh Bapak Tirmizi, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua, Bapak Zuhri, S.H., . selaku Panitera , serta Bapak Hamsiri, S.Pd., S.H.I., . sebagai Sekretaris Pengadilan Agama Blambangan Umpu, serta di hadiri oleh seluruh Hakim dan Pegawai sampai Honorer Pengadilan Agama Blambangan Umpu.

Sebelum membacakan isi maklumat, ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memberikan suatu penegasan terhadap warga peradilan yang ada di bawah kepemimpinannya, bahwa isi maklumat ini adalah sesuatu penegasan yang sangat berbahaya baik bagi pelaku pelanggaran itu sendiri maupun atasan langsung. Beliau mencontohkan kasus yang baru – baru ini menimpa salah seorang ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) di salah suatu daerah timur Indonesia yang pada saat ini menjadi sorotan public.

ketua  sangat mengharapkan kepada seluruh warga Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk berhati – hati dan penuh tanggung jawab dalam tugas sehingga hal buruk tidak terjadi kepada kita semua serta tidak menimbulkan kerugikan orang lain. Imbuhnya.

Adapun isi maklumat Mahkamah Agungung (MA) tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dengan melakukan pengawasan dan pembinaan baik di dalam maupun di luar kedinasan secara berkala dan berkesinambungan;

2. Memastikan tidak ada lagi Hakim dan Aparatur yang dipimpinnya melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa,kehormatan dan martabat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

3. Memahami dan memastikan terlaksananya kebijakan Mahkamah Agung khususnya di bidang pengawasan dan pembinaan di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan di bawahnya an tara lain:

a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung diLingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system)di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

d) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071 /KMA/SK/V /2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Agama pada Mahkamah Agung clan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/SK/V /2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Agama pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

e) Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047 /KMA/SKB/IV /2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY /IV /2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

f) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/ SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;

g) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 008-A/ SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia;

h) Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012.

4. Mahkamah Agung akan memberhentikan Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung, apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan. Selain itu Mahkamah Agung juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Hakim maupun Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang diduga melakukan tindak pidana dan diproses di pengadilan;

Acara tersebut di akhiri dengan penandatanganan surat pernyataan sebanyak dua  rangkap oleh seluruh Hakim, Pegawai sampai pada honorer.

 

Add comment


Security code
Refresh

Layanan Pengaduan