Cetak
Hakim PA Blambangan Umpu Jadi Pembanding Utama Dalam Diskusi Hukum Di Swis-Betholet Bandarlampung
Ditulis oleh Desi Sartika Iskandar

Hakim PA Blambangan Umpu Jadi Pembanding Utama Dalam Diskusi Hukum Di Swis-Betholet Bandarlampung

alt

Blambangan Umpu, 09│10│2017.

Diskusi Hukum Hakim yang diselenggarakan oleh Ikatan Hakim Indonesia sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, berlangsung pada hari Jumat (06/10/2017) bertempat di Swiss-Belhotel Bandarlampung. Hadir dalam diskusi tersebut Dirjen Badilag MARI, Ketua, Wakil Ketua Para, Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris PTA Bandarlmpung, dan Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera dan Sekretaris PA sewilayah Lampung.

Pelaksanaan diskusi hukum hakim ini merupakan yang kedua di tahun 2017 dilaksanakan di hotel dibawah kepemimpinan Ketua PTA Bandarlampung saat ini. (Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H).. Penanggungjawab pelaksana adalah wilayah tiga yaitu PA Blambangan Umpu, PA Krui dan PA Kotabumi.

Tema diskusi hukum mengangkat seputar “Rekonstruksi Pemikiran Hakim Dalam Mewujudkan Moral Justice (Refleksi Maklmuat Ketua Mahkamah Agung, Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2016.”

Diskusi dibuka langsung oleh Dirjen Badilag MARI (DR. H. Abdul Manaf), dan menyampaikan pengarahannya lebih menitik beratkan kepada persoalan pentingnya menjaga etika khususnya bagi hakim umumnya untuk aparatur peradilan agama.

Mengawali pembicaraannya, beliau mengapresiasi terselenggaranya diskusi hukum hakim yang diprakarsai oleh Ikahi sewilayah PTA Bandarlampung, budaya diskusi semcam ini patut dicontoh oleh PTA lain dan mesti dilanjutkan, apalagi biayanya ditanggung oleh peserta dengan cara iuran setiap bulannya.

“Budaya diskusi hukum di lingkungan peradilan agama merupakan tradisi lama dan peninggalan pendahulu dari tokoh dan pejuang peradilan agama. Oleh sebab itu tradisi diskusi hukum seperti ini sepatutnya tetap digalakan dan dilanjutkan oleh warga peradilan agama untuk masa sekarang, khususnya bagi para hakim untuk memacahkan masalah hukum yang mungkin muncul ketika mengadili suatu kasus / perkara,” sambungnya.

Selanjutnya, beliau mengingatkan “para hakim mempunyai lambang, dimana lambangnya itu memiliki makna sifat dan etika / akhlak seorang hakim, bukan mencerminkan lambang hukum. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bukan aturan hukum tetapi merupakan kode etika atau mengandung ketentuan akhlak yang mesti pegang teguh oleh hakim.“

Kemudian beliau juga mengatakan, “Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya (dalam persidangan/ kedinasan) maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan (diluar persidangan). Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat.”

Kemudian bahwa “Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1/Maklumat/KMA/IX/2017 memuat sejumlah aturan yang hakikatnya merupakan kode etik bagi Pimpinan, Hakim, Panitera dan Pegawai, oleh sebab itu marilah  dipatuhi.” Pungkasnya.

Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan dari nara sumber, tampil sebagai pemakalah dalam diskusi hukum adalah Drs. Muhyar, MH, Msi (Wakil Ketua Pengadilan Agama Krui) sedangkan Pembanding Utama Al Fitri S.Ag,,S.H., M.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu) dan Pembanding Duanya Ahmad Satiri, S.Ag, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kotabumi).

Mengawali makalahnya, Al Fitri menyampaikan, “Mahkamah Agung selaku lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan yudikatif kembali mengeluarkan regulasi tentang pengawasan dan pembinaan untuk hakim, dan seluruh aparaturnya di Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan di Bawahnya. Regulasi tersebut tertuang dalam Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017.”

Selanjutnya, beliau mengatakan, ”Sudah seharusnya hakim dan aparatur peradilan tidak bermain-main dengan Maklumat tersebut. Jangan sampai Maklumat yang telah dikeluarkan akan melumat karir dan masa depan, oleh sebab itu sayangilah diri sendiri, anak, suami-isteri, dan keluarga serta lembaga. Tidak ada jalan lain agar hakim dan aparatur peradilan untuk menjunjung tinggi kredibiltas dan moralitas. Sebab hakim dan aparatur peradilan telah terikat dengan kode etik disamping aturan kepegawaian. Mari pedomani kode etik sebagai jalan yang ampuh agar terhindar dari jeratan kasus  penyelewengan wewenang dan jauh dari kasus asusila.”

Hakim PA Blambangan Umpu juga menyatakan “Moral justice (keadilan moral) tidak lain dari keadilan berdasarkan moralitas. Moralitas adalah standar baik dan buruk. Moralitas berasal dari berbagai sumber, yang terpenting adalah agama. Sedang social justice (keadilan sosial) sebagai salah satu dasar negara (sila kelima Pancasila) digambarkan dalam tiga bentuk keadilan sosial yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang.”

Kemudian ungkapnya, “putusan hakim disamping dipengaruhi oleh integritas dirinya dalam menetapkan apa yang adil dan tidak adil, hakim juga harus memutus sesuai dengan apa yang dipandang adil oleh hukum. Dimana hakim terikat oleh hukum materiil dan hukum acara.  Hubungan antara keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat dapat dilihat dari interprestasi yang kita pilih berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dapat juga dilihat dari janji dan sumpah jabatan yang diucapkan hakim saat diangkat menjadi hakim. Berarti telah mengikutsertakan Tuhan dalam profesinya yang hanya bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Masa Esa dan kepada hati nuraninya sendiri dalam menetapkan hukum bagi pencari keadilan.”

“Bahkan saat seorang hakim jika tidak menemukan hukum positif dalam memutus suatu kasus hukum yang ditanganinya maka wajib baginya untuk memutus berdasarkan rasa keadilan yang tertanam dalam dirinya. Sedangkan hukum positif yang tidak sejalan dengan keadilan moral yang berdasarkan agama sehingga membinggungkan hakim yang mempunyai keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Adil dan Yang Maha Agung. Jika masih menerapkan hukum dalam kondisi kebinggungannya itu, berarti kontradiktif dengan hati nuraninya, maka seorang hakim yang arif dan bijaksana harus melakukan dissenting opinion tentang keadilan hukum yang tidak sejalan dengan keadilan moral Ilahiah. Dari dissenting opinionlah hukum atau undang-undang akan menjadi lurus agar sesuai dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga akan menjadi bahan kajian bersama oleh para ahli hukum dan badan legislatif untuk ke depannya,” pungkasnya.

Mengakhiri makalahnya beliau mengatakan, “hakim harus memutus perkara dengan hati nurani yang suci, ia mempunyai kekuasaan yang begitu besar sehingga hakim itu merupakan Tuhan di dunia. Hakim dapat menghukum mati seseorang, dapat menceraikan suami isteri, merampas kekayaan seseorang dan seterusnya. Oleh karena itu hakim dalam memutus perkara harus bebas dari tekanan baik dari internal maupun eksternal.”

(alf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh

Layanan Pengaduan